Pendidikan yang Berorientasi Profit?

Benarkah pelaksanaan SNM-PTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) yang digulirkan oleh 41 PTN memberikan warna baru ke arah perbaikan daripada pelaksanaan SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru di PTN)? Adakah praktek kerancuan yang bersifat internal dan eksternal diantara keduanya?

Tidak semua lapisan masyarakat telah mengetahui bahwa terdapat seleksi penerimaan mahasiswa di PTN yang di luar jalur SPMB tetapi denagn mekanisme yang hampir sama secara umum. Baik SPMB atau pun SNM-PTN tetap menggunakan ujian tulis sebagai sarana prioritas dan seleksinya. Kalaupun mekanisme dan tujuannya sama, mengapa harus tergantikan?

Tidak menutup kemungkinan itulah kerancuan eksternal yang berpotensi muncul sebagai suatu stereotip gugatan.

Tak pelak memang bila muncul stereotip gugatan seperti demikian terhadap pengadaan SNM-PTN yang berada di balik bayang-bayang SPMB. Bila kita cermati kembali, telah banyak pihak yang menyuarakan protes atau sekadar aspirasi bahwa
pendidikan di Indonesia telah mengarah ke konsep kapitalis. Secara harfiah, yang berduit atau yang punya biayalah yang dapat sekolah. Konsep kapitalis inilah sebagai perwujudan ranah ekonomisasi yang menjalar pada pencapaian keuntungan atau profit. Terdapat sebuah polemik dalam transparansi aliran atau pengelolaan dana dalam penyelenggaraan SPMB antara PTN dengan pemerintah. Pengelolaan dan perolehan dana yang kurang berimbang.

Oleh karena itu, SNM-PTN digulirkan dengan pengelolaan dana yang lebih transparan karena langsung terkait dengan cakupan PTN itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan campur tangan pemerintah dalam pengelolaan dana dapat lebih ditekan dan lebih tranparansi.

Inilah kiranya salah satu alasan yang melatarbelakangi 41 PTN untuk menyatakan keluar dari cakupan penyelenggaraan SPMB dengan menggulirkan SNM-PTN. Sebuah wacana kemandirian sebagai selaput SNM-PTN yang sedikit banyak dan diakui atau tidak dilatarbelakangi oleh konsep pendidikan yang berorientasi profit. Inilah sebuah kerancuan internal yang terendap oleh kebijakan.

Apakah ketidaktransparansinya pengelolaan dana SPMB harus dibayar dengan suatu harga mahal sebuah SNM-PTN yang dapat memunculkan bias dan kerancuan dalam pelaksanaannya yang seakan dibayang-bayangi SPMB? tak adakah jalan keluar lain seperti perbaikan dalam pengelolaan dana SPMB agar lebih transparan dan berimbang sehingga tak perlu menggulirkan SNM-PTN bila mekanisme dan tujuan yan akan dicapai sama?

Di negeri ini tak ada hal yang tak sesuai dengan UUD. Benarkah semuanya selalu Ujung-Ujungnya Duit? Begitu juga dengan dunia pendidikan kita?

Hanya diri dan nurani yang mengetahui


Dian Komalasari
'sebuah kepedulian tentang kebermaknaan negeri dalam diri'